"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha." -B.J Habibie

Webinar "DISCIPLINE DAY 2026" - ASN PU SATU KOMITMEN: MENUJU ZERO TOLERANSI PELANGGARAN
Kegiatan Webinar "DISCIPLINE DAY 2026" yang mengangkat tema ASN PU SATU KOMITMEN: MENUJU ZERO TOLERANSI PELANGGARAN yaitu kegiatan webinar hybrid berupa sosialisasi dan dialog interaktif terkait penegakan disiplin dan kode etik pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan webinar ini dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:
- Untuk mendukung pelaksanaan percepatan program Reformasi Birokrasi, dengan melengkapi program yang sudah berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) sebagai perwujudan Good Governance di Kementerian Pekerjaan Umum;
- Untuk menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Sementara Tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), di mana pada IKU Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam aspek pengalaman pegawai terkait penerimaan pemberian, Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan sosialisasi dan penyegaran aturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, serta larangan suap-menyuap. Langkah ini harus diikuti dengan mekanisme ujian bahwa semua pegawai telah memahami dengan benar aturan yang berlaku. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu, dengan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan;
- Pelanggaran Disiplin Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan data tahun 2024 s.d. 2026, terbanyak pelanggaran disiplin berupa:
a. Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja;
b. Perjudian Daring; dan
c. Pelanggaran disiplin yang berasal dari tindaklanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI), antara lain meliputi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, benturan kepentingan, dugaan tindak pidana korupsi, dll.
Balai
Tujuan Diklat
Persyaratan
Peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Status kepegawaian
- PNS
- PPPK
Silabus

Gedung Heritage. Lantai 2.
Jl. Pattimura No. 20. Kebayoran Baru
Email: datin_bpsdm@pu.go.id
Petunjuk Pemakaian

Total Pengunjung
Hari ini: 0
Kemarin: 0
Minggu ini: 0
Bulan ini: 0
Total: 0
Situs Terkait
© 2026 BPSDM Kementerian PU. All rights reserved